KETIKA HUKUM BELUM TENTU ADIL?

 

ARTIKEL ILMIAH FILSAFAT HUKUM

KETIKA HUKUM BELUM TENTU ADIL:
MENIMBANG KONSEPSI KEADILAN DARI PLATO HINGGA JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PERADILAN INDONESIA

Derman P. Nababan

Ketua Pengadilan Negeri Blitar
Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya-2026

ABSTRAK

Relasi antara hukum positif dan keadilan merupakan diskursus abadi dalam ilmu hukum yang tercermin dalam adagium iustitia fundamentum regnorum. Dalam praktik peradilan, kepatuhan tekstual terhadap undang-undang kerap menimbulkan ketegangan dengan rasa keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis spektrum konsepsi keadilan dari para pemikir klasik hingga kontemporer—meliputi Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, John Rawls, Jacques Derrida, dan Gustav Radbruch—serta mengevaluasi relevansi dan sintesisnya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengadopsi satu mazhab keadilan secara tunggal dan eksklusif. Sebaliknya, konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan pendekatan sintesis-integratif, di mana hakim tidak sekadar berperan sebagai corong undang-undang (bouche de la loi), melainkan sebagai penegak hukum dan keadilan yang menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan substantif melalui proses peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Keadilan Substantif; Kepastian Hukum; Kekuasaan Kehakiman; Pancasila.

ABSTRACT

The relationship between positive law and justice represents an enduring discourse in jurisprudence, encapsulated in the maxim iustitia fundamentum regnorum. In judicial practice, strict textual adherence to statutory provisions frequently generates tension with substantive justice living within society. This article aims to analyze the spectrum of conceptions of justice from classical to contemporary thinkers—encompassing Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, John Rawls, Jacques Derrida, and Gustav Radbruch—and to evaluate their relevance and synthesis within the Indonesian legal system. Employing normative legal research with philosophical and conceptual approaches, this study finds that Indonesia's legal system, grounded in Pancasila and the 1945 Constitution, does not exclusively adhere to a single school of justice. Instead, the Constitution and Law Number 48 of 2009 on Judicial Power mandate a synthetic-integrative approach, wherein judges do not merely act as the mouthpiece of the statute (bouche de la loi), but as upholders of law and justice who harmonize legal certainty, social utility, and substantive justice through fair and impartial judicial proceedings.

Keywords: Legal Philosophy; Substantive Justice; Legal Certainty; Judicial Power; Pancasila.

I. PENDI IAHULUAN

Dalam diskursus ilmu hukum, salah satu tujuan fundamental pembentukan dan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Keterkaitan erat antara eksistensi hukum dan cita keadilan tersebut terangkum dalam adagium klasik iustitia fundamentum regnorum, yang menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama tegaknya suatu pemerintahan dan ketertiban negara (Friedmann, 1990). Namun, di balik kesepakatan normatif mengenai urgensi keadilan tersebut, terdapat persoalan filosofis yang mendasar dan tidak mudah dijawab secara tunggal: apa sesungguhnya hakikat keadilan dan bagaimana tolok ukur suatu aturan atau putusan hukum dapat dinyatakan adil?

Pada titik inilah studi hukum melampaui batas-batas dogmatika hukum positif yang semata-mata berkutat pada inventarisasi pasal dan prosedur formal. Hukum memasuki ranah filsafat hukum—suatu ruang reflektif ketika manusia tidak lagi hanya bertanya mengenai apa bunyi norma yang berlaku (quid iuris), melainkan menggali alasan moral di balik keberlakuan norma tersebut serta menguji apakah penerapannya sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi kemanusiaan (Huijbers, 1995). Pertanyaan filosofis ini memiliki relevansi praksis yang sangat krusial bagi seluruh aktor penegak hukum, khususnya hakim.

Penguasaan komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan belum tentu menjamin pemahaman yang utuh mengenai keadilan substantif. Sebaliknya, semangat memperjuangkan keadilan secara abstrak tanpa berpijak pada koridor hukum positif berpotensi meruntuhkan kepastian hukum dan ketertiban sosial. Tantangan intelektual dan moral terbesar dalam profesi hukum justru terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan di antara kedua kutub tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji spektrum pemikiran keadilan dari era klasik hingga kontemporer untuk merumuskan kerangka sintesis yang relevan bagi praktik peradilan di Indonesia.

II. METODE KAJIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan bertumpu pada pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder mencakup literatur utama filsafat hukum dari para pemikir lintas zaman serta karya ilmiah hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penelusuran dialektika gagasan keadilan untuk dirumuskan ke dalam kerangka operasional peradilan berbasis Pancasila.

III. PEMBAHASAN

A. Dialektika Konsepsi Keadilan: Dari Harmoni Klasik hingga Utilitarianisme

Dalam tradisi pemikiran Barat klasik, Plato (427–347 SM) melalui karyanya Politeia (The Republic) menempatkan keadilan sebagai prinsip keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bernegara. Bagi Plato, negara yang adil adalah negara yang setiap elemen atau kelas sosialnya menjalankan fungsi secara proporsional sesuai kodrat dan kompetensinya tanpa saling mengintervensi peran pihak lain (Plato, 2007). Dengan demikian, keadilan tidak direduksi sekadar menjadi persoalan prosedural mengenai siapa yang menang dan kalah dalam sengketa, melainkan menyangkut orientasi teleologis kehidupan bersama menuju kebaikan tertinggi (summum bonum). Kendati visioner, konsepsi Plato menyisakan problem otoritarianisme: siapa yang memiliki otoritas mutlak menentukan definisi "kebaikan" bersama? Apabila penguasa mengklaim monopoli tafsir atas kebaikan, gagasan keadilan berisiko tergelincir menjadi legitimasi untuk membatasi kebebasan sipil warga negara.

Aristoteles (384–322 SM) kemudian merumuskan konsepsi keadilan yang lebih analitis dan membumi dalam Ethica Nicomachea. Ia mengaitkan keadilan dengan prinsip kesamaan (equality), seraya menegaskan bahwa kesamaan tidak selalu bermakna perlakuan identik secara kuantitatif bagi setiap individu. Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik, yang memandang setiap manusia memiliki kedudukan setara di hadapan hukum, dengan kesamaan proporsional, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kapasitas, jasa, dan keadaan yang relevan (Aristotle, 2009). Dari pembedaan ini lahir dikotomi klasik antara keadilan distributif (distributive justice) yang mengatur pembagian manfaat dan beban publik secara proporsional, serta keadilan korektif atau komutatif (corrective justice) yang berfungsi memulihkan keseimbangan akibat pelanggaran hak atau kesalahan dalam hubungan antarindividu. Kekuatan pemikiran Aristoteles terletak pada realisme praktisnya, meskipun parameter "proporsionalitas" tetap menyisakan kerentanan subjektivitas apabila tidak ditopang oleh kriteria objektif yang disepakati bersama.

Pada abad pertengahan, Thomas Aquinas (1225–1274) mengintegrasikan filsafat Aristotelian ke dalam kerangka teologis dan hukum alam (lex naturalis). Dalam Summa Theologiae, Aquinas berpandangan bahwa hukum positif buatan manusia (lex humana) tidak berdiri otonom, melainkan harus berakar pada hukum alam dan prinsip moralitas universal. Konsekuensi logisnya, suatu aturan hukum positif yang sah secara formal tetapi bertentangan secara diametral dengan prinsip moral mendasar kehilangan legitimasi substantifnya sebagai hukum yang adil—sebagaimana tercermin dalam adagium lex iniusta non est lex (Aquinas, 2006). Pemikiran ini memberikan pengingat krusial bahwa legalitas formal bukanlah satu-satunya tolok ukur keadilan. Namun, penafsiran hukum alam yang terlalu bebas tanpa rambu metodologis berpotensi menimbulkan relativisme moral yang menggoyahkan kepastian hukum.

Berbeda halnya dengan tradisi hukum alam, aliran utilitarianisme yang dipelopori Jeremy Bentham (1748–1832) dan dikembangkan oleh John Stuart Mill (1806–1873) mengajukan parameter yang bersifat empiris dan konsekuensialis. Bagi kaum utilitarian, suatu kebijakan atau norma hukum dinilai adil apabila mampu menghasilkan kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness of the greatest number) (Bentham, 1996; Mill, 2001). Pendekatan ini menawarkan rasionalitas pragmatis agar hukum menghadirkan dampak kesejahteraan nyata di masyarakat. Akan tetapi, utilitarianisme memiliki kelemahan etis yang serius: kalkulasi agregatif mayoritas berisiko mengorbankan hak-hak fundamental kelompok minoritas atau individu yang rentan demi memaksimalkan kepuasan publik.

B. Keadilan sebagai Fairness, Dekonstruksi Derrida, dan Formula Radbruch

Kritik mendasar terhadap kelemahan utilitarianisme dijawab secara sistematis oleh filsuf politik Amerika Serikat, John Rawls (1921–2002), melalui mahakaryanya A Theory of Justice (1971). Rawls merumuskan konsepsi justice as fairness melalui eksperimen pemikiran (thought experiment) mengenai posisi asali (original position) yang diselubungi oleh "tirai ketidaktahuan" (veil of ignorance) (Rawls, 1999). Dalam kondisi hipotetis ini, setiap individu diminta merancang prinsip-prinsip dasar struktur hukum dan sosial tanpa mengetahui status sosial-ekonomi, tingkat kecerdasan, kondisi fisik, keyakinan, maupun posisi kekuasaannya kelak di masyarakat. Ketidaktahuan tersebut mendorong setiap orang bersikap rasional dan imparsial untuk melindungi posisi paling rentan.

Dari konstruksi tersebut, Rawls melahirkan dua prinsip utama keadilan. Pertama, prinsip kebebasan dasar yang setara (equal basic liberties) bagi setiap warga negara. Kedua, prinsip perbedaan (difference principle) dan kesetaraan kesempatan yang adil, yang menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan secara moral apabila dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the least advantaged) (Rawls, 1999). Gagasan Rawls sangat relevan bagi pembaruan hukum modern karena menegaskan bahwa kesetaraan formal di muka hukum tidak memadai tanpa keberpihakan struktural untuk menjamin akses keadilan bagi kelompok marjinal. Meskipun demikian, pemikiran Rawls kerap dikritik oleh kalangan komunitarian karena dianggap terlalu abstrak, prosedural-institusional, serta kurang memperhitungkan konteks historis, budaya, dan nilai-nilai komunal yang hidup dalam masyarakat konkret (Sandel, 1998).

Pada titik ketegangan antara teks norma dan realitas kemanusiaan yang konkret, pemikiran filsuf Prancis Jacques Derrida (1930–2004) menghadirkan refleksi dekonstruktif yang tajam. Dalam esainya Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority", Derrida membedakan secara tegas antara hukum (droit/law) dan keadilan (justice) (Derrida, 1992). Hukum merupakan konstruksi aturan yang bersifat kalkulatif, umum, dan dapat didekonstruksi, sedangkan keadilan merupakan pengalaman etis atas ketidakterbatasan yang melampaui aturan formal dan selalu tertuju pada singularitas setiap peristiwa manusia. Oleh karena itu, penerapan aturan hukum secara mekanis dan sesuai prosedur belum tentu menyelesaikan tuntutan keadilan substantif. Bagi hakim, pandangan Derrida merupakan pengingat etis bahwa putusan yang sah secara prosedural belum tentu tuntas secara moral. Namun, pemikiran ini tidak boleh disalahartikan sebagai legitimasi untuk mengabaikan hukum secara subjektif, melainkan sebagai panggilan untuk terus menguji kepekaan norma terhadap kompleksitas kasus konkret.

Untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum positif dan tuntutan keadilan substantif tersebut, pemikiran filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch (1878–1949) menawarkan kerangka sintesis yang sangat berpengaruh. Radbruch mengemukakan bahwa cita hukum (Idee des Rechts) bertumpu pada tiga nilai dasar yang saling bertegangan: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) (Radbruch, 2006). Dalam situasi normal, kepastian hukum harus diprioritaskan demi menjamin ketertiban dan prediktabilitas. Akan tetapi, pengalaman pahit penyalahgunaan hukum positif oleh rezim totaliter mendorong Radbruch merumuskan dalil yang dikenal sebagai Formula Radbruch (Radbruchsche Formel): apabila pertentangan antara undang-undang positif dan keadilan mencapai tingkat yang sangat tidak tertahankan (unerträgliches Maß), atau ketika undang-undang secara sadar mengingkari kesetaraan yang menjadi inti keadilan, maka undang-undang tersebut kehilangan sifat hukumnya dan harus tunduk pada keadilan (Radbruch, 2006). Dengan demikian, problematika utama filsafat hukum bukanlah mempertentangkan hukum dan keadilan secara dikotomis, melainkan menjaga agar kepastian hukum tetap berorientasi pada keadilan tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan.

Tabel 1. Sintesis Spektrum Pemikiran Keadilan dan Implikasinya bagi Praktik Hukum

Tokoh / Mazhab	Inti Konsepsi Keadilan	Keterbatasan / Kritik	Relevansi bagi Peradilan
Plato (Klasik Idealis)	Harmoni sosial; setiap elemen menjalankan fungsi sesuai kodrat demi kebaikan bersama.	Rentan otoritarianisme jika negara memonopoli tafsir atas "kebaikan".	Menjaga orientasi hukum demi ketertiban dan kebaikan publik.
Aristoteles (Klasik Realis)	Kesamaan numerik dan proporsional (keadilan distributif dan korektif).	Ukuran "proporsionalitas" berisiko subjektif tanpa kriteria objektif.	Dasar pertimbangan keadaan relevan dan pemulihan hak secara proporsional.
Thomas Aquinas (Hukum Alam)	Kesesuaian hukum positif dengan hukum alam dan moralitas universal.	Tafsir moral yang terlalu bebas dapat menggoyahkan kepastian hukum.	Legalitas formal tidak cukup jika bertentangan dengan nilai moral mendasar.
Bentham & Mill (Utilitarianisme)	Kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.	Berpotensi mengorbankan hak fundamental kelompok minoritas/rentan.	Mempertimbangkan dampak kemanfaatan sosial nyata dari putusan.
John Rawls (Justice as Fairness)	Tirai ketidaktahuan; kebebasan setara dan keberpihakan pada kelompok paling rentan.	Dianggap terlalu abstrak dan kurang mengakomodasi konteks kultural lokal.	Menjamin akses keadilan dan perlindungan bagi pencari keadilan yang lemah.
Jacques Derrida (Dekonstruksi)	Keadilan melampaui kalkulasi aturan hukum dan menyapa singularitas kasus.	Berisiko meruntuhkan kepastian hukum jika ditafsirkan sebagai kebebasan anti-aturan.	Mencegah penerapan pasal secara mekanis tanpa empati kemanusiaan.
Gustav Radbruch (Cita Hukum)	Keseimbangan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan; Formula Radbruch.	Memerlukan kebijaksanaan tinggi dalam menentukan ambang "ketidakadilan ekstrem".	Pedoman menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

 

C. Sintesis Keadilan dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Konstruksi sistem hukum nasional Indonesia tidak dirancang untuk mengadopsi satu mazhab filsafat keadilan Barat secara tunggal dan eksklusif. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" serta menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Lebih jauh, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law). Mandat normatif ini menandakan bahwa sistem peradilan Indonesia menolak model positivisme legistis yang mereduksi hakim sekadar menjadi "mesin pengolah pasal". Sebaliknya, Indonesia menghendaki pendekatan sintesis-integratif yang mempertemukan kontribusi terbaik dari berbagai tradisi pemikiran keadilan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila.

Dalam sintesis tersebut, pemikiran Plato mengingatkan bahwa tujuan akhir hukum adalah mewujudkan harmoni dan kebaikan hidup bersama; Aristoteles mengajarkan pentingnya perlakuan proporsional sesuai konteks; Aquinas menekankan dimensi transendental dan moralitas hukum yang selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Bentham dan Mill mengingatkan orientasi kemanfaatan sosial yang nyata; Rawls mempertegas perlindungan kelompok rentan sejalan dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Radbruch menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif; sementara Derrida mengasah kepekaan nurani hakim agar tidak terjebak pada kepatuhan teks yang buta terhadap realitas kemanusiaan (Asshiddiqie, 2015; Rahardjo, 2009).

D. Hakim antara Teks Undang-Undang dan Keadilan Prosedural-Substantif

Dalam praktik persidangan sehari-hari, dialektika filosofis tersebut hadir dalam bentuk dilema konkret. Hakim kerap berhadapan dengan perkara yang terang secara pembuktian normatif tetapi menyimpan kompleksitas kemanusiaan yang mendalam, atau sengketa ketika dua kepentingan yang saling berhadapan sama-sama memiliki landasan argumentasi yang kuat. Dalam situasi demikian, penalaran hukum (legal reasoning) hakim tidak boleh berhenti pada pertanyaan tekstual mengenai apa bunyi pasalnya, melainkan harus bergerak menuju pertanyaan hermeneutis mengenai makna norma tersebut dalam peristiwa konkret serta implikasi keadilannya bagi para pihak dan ketertiban umum.

Di sinilah makna hakiki independensi kekuasaan kehakiman menemukan relevansinya. Kemerdekaan hakim bukanlah kebebasan subjektif untuk memutus perkara berdasarkan selera pribadi, melainkan otonomi profesional untuk menilai fakta, alat bukti, dan hukum secara objektif tanpa intervensi kekuasaan mana pun (Manan, 2005). Hakim dituntut untuk melampaui paradigma klasik Montesquieu yang memosisikan hakim sekadar sebagai corong undang-undang (bouche de la loi), tetapi pada saat bersamaan tidak boleh tergelincir menjadi "corong perasaan" yang mengabaikan kepastian hukum. Hakim harus berdiri tegak di ruang antara teks dan konteks, menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif.

"Keadilan di ruang sidang bukan sekadar frasa yang tercantum pada irah-irah putusan, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan para pencari keadilan melalui proses pemeriksaan yang jujur, transparan, imparsial, dan didukung oleh pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan."

Selain aspek substantif dalam amar putusan, dimensi keadilan prosedural (procedural justice) memegang peranan yang tidak kalah menentukan (Tyler, 2006). Masyarakat pencari keadilan yang datang ke pengadilan pada umumnya tidak mendalami perdebatan teoretis antara Rawls dan Radbruch, tetapi mereka memiliki intuisi dasar untuk diperlakukan secara bermartabat dan adil. Keadilan prosedural terwujud apabila para pihak diberikan kesempatan yang setara untuk didengar (audi et alteram partem), alat bukti diuji secara objektif, hakim bersikap imparsial, serta pertimbangan putusan disusun secara argumentatif. Putusan yang dimenangkan melalui proses yang tidak adil akan mencederai legitimasi peradilan; sebaliknya, putusan yang tidak menguntungkan salah satu pihak tetap dapat diterima secara bermartabat apabila lahir dari proses peradilan yang jujur dan transparan.

IV. PENUTUP

Perjalanan panjang filsafat hukum dari Plato hingga John Rawls, Jacques Derrida, dan Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pencarian makna keadilan merupakan proyek intelektual dan moral yang tidak pernah selesai. Tidak ada satu pun teori yang mampu mengklaim jawaban tunggal atas seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Justru di situlah letak pelajaran terpenting bagi dunia peradilan: pemikiran mengenai keadilan tidak boleh berhenti ketika hakim telah menemukan pasal yang relevan, melainkan justru dimulai setelah pasal tersebut ditemukan.

Bagi sistem hukum Indonesia, jalan yang paling rasional dan konstitusional adalah menegakkan hukum dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui harmonisasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

Hukum yang bermartabat bukanlah hukum yang sekadar piawai menghukum atau memenangkan sengketa secara formal, melainkan hukum yang mampu menghadirkan kepercayaan publik bahwa di ruang sidang, suara kemanusiaan tetap didengar dan dimuliakan. Pada akhirnya, ujian sejati bagi seorang hakim bukanlah sekadar keluasan pengetahuannya atas teks undang-undang, melainkan kebijaksanaannya dalam menerapkan hukum secara adil.

V. DAFTAR PUSTAKA

Aquinas, T. (2006). Summa Theologiae: Volume 28, Law and Political Theory (1a2ae. 90–97) (T. Gilby, Ed. & Trans.). Cambridge University Press.

Aristotle. (2009). The Nicomachean Ethics (D. Ross, Trans., & L. Brown, Ed.). Oxford University Press.

Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Bentham, J. (1996). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Oxford University Press.

Derrida, J. (1992). Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority". In D. Cornell, M. Rosenfeld, & D. G. Carlson (Eds.), Deconstruction and the Possibility of Justice (pp. 3–67). Routledge.

Friedmann, W. (1990). Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I) (M. Arifin, Trans.). Rajawali Pers.

Huijbers, T. (1995). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Kanisius.

Manan, B. (2005). Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004. FH UII Press.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Mill, J. S. (2001). Utilitarianism (G. Sher, Ed., 2nd ed.). Hackett Publishing Company.

Plato. (2007). The Republic (D. Lee, Trans., 2nd ed.). Penguin Classics.

Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946) (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Penerbit Buku Kompas.

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice (Revised ed.). Belknap Press of Harvard University Press.

Sandel, M. J. (1998). Liberalism and the Limits of Justice (2nd ed.). Cambridge University Press.

Tyler, T. R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).